INILAH PATRIOT NKRI SEJATI, 5 PERWIRA TNI MENOLAK KENAIKAN PANGKAT SETELAH SUKSES OPERASI PEMBEBASAN SANDERA DI PAPUA

ADSENSE Link Ads 200 x 90

ADSENSE 336 x 280

Setelah berhasil dalam operasi pembebasan sandera di Tembagapura, sebanyak 5 perwira TNI (Tentara Nasional Indonesia) menolak anugerah kenaikan pangkat yang diberikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo selaku panglima TNI. Lima perwira tersebut adalah anggota satgas pembebasan 344 orang warga Mimika, Papua yang disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Letnan Kolonel Infantri M. Aidi selaku Kepala Penerangan Komando Daerah Militer/KODAM XVII/Cendrawasih, mengatakan bahwa sejumlah 5 orang perwira ini telah bersepakat untuk tidak menerima anugerah kenaikan pangkat yang diberikan oleh Panglima TNI.”Mereka laporan ke Pangdam dan KASAD bahwa mereka tidak pantas menerima anugerah kenaikan pangkat tersebut.”

Sebelumnya telah diberitakan bahwa, pasukan gabungan dari Polri dan TNI sukses dalam operasi pembebasan 1.300 warga yang disandera oleh TPNPB-OPM. Atas kesuksesan tersebut Panglima TNI, Kemudian memberikan penghargaan kenaikan pangkat kepada 63 prajurit yang ikut serta dalam operasi pembebasan sandera.

Tetapi dari 63 prajurit tersebut, 5 orang perwira menolak penghargaan kenaikan pangkat tersebut. Mereka, kata Kolonel Aidi, memiliki pendirian bahwa keberhasilan dalam melaksanakan tugas adalah hasil kerja anak buah, sedangkan kegagalan merupakan tanggung jawab perwira.”Jadi yang dinaikkan pangkatnya hanya prajurit tantama dan bintara saja.”

Meskipun demikian, kata Kolonel Aidi, Mabes TNI tetap memberikan penghargaan bagi 5 perwira tersebut berupa pendidikan khusus. Pendidikan tersebut diberikan untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir yang lebih tinggi.”Kalau prajurit tersebut memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, dia bisa disekolahkan ke luar negeri,” kata Kolonel Aidi.

Meskipun fakta dilapangan telah terjadi penyanderaan warga Mimika, TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka) menyampaikan hal yang berbeda. Hendrik Wanmang yang disebut sebagai staf Markas Komando Daerah Militer III Timika, tegas membantah adanya penyanderaan warga tersebut.”Tidak benar ada penyanderaan,” Kata Hendrik Wanmang saat dihubungi wartawan Tempo di Jakarta.

ADSENSE 336 x 280 dan ADSENSE Link Ads 200 x 90

Tweet